Posted by Jurusan Kebidanan on 20-12-2012
Bidan di Daerah Masih Hadapi Banyak Kendala

Peran para bidan sangat penting artinya bagi kesehatan masyarakat. Data Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menyebutkan, setidaknya 60 persen bayi di Indonesia dilahirkan melalui jasa bidan. Persalinan melalui jasa dokter kandungan hanya sekitar 5 (lima) persen saja, dan sisanya masih menggunakan jasa non-medis.

Sayangnya, tugas bidan saat ini masih mengalami banyak kendala di lapangan, terutama untuk para bidan di daerah tertinggal. Menurut Sekretaris Jenderal IBI Yetty Leoni M. Irawan kendala yang dihadapi oleh para bidan di daerah tertinggal sangat beragam, mulai dari masalah minimnya sarana dan prasarana, faktor sosial budaya masyarakat, hingga kondisi geografis.

"Budaya masyarakat yang lebih memercayakan tenaga non-medis untuk persalinan mempersulit bidan untuk menjangkau masyarakat. Bukan hanya itu, masyarakat juga masih memiliki anggapan-anggapan tersendiri yang secara medis tidak dibenarkan " ungkap Yetty di sela-sela acara konferensi pers program Srikandi Award 2012 di Jakarta, Senin (17/12/2012).

Ia juga memaparkan, kondisi geografis di wilayah terpencil kerap membuat para bidan mengalami kesulitan. Terkadang, para bidan harus berjalan kaki hingga berpuluh-puluh kilometer untuk mencapai tempat tinggal pasien akibat akses jalan yang buruk dan tidak dapat dilalui kendaraan.

"Terlebih di daerah pegunungan, ketika musim hujan tidak bisa dilewati, sedangkan ada ibu mau melahirkan. Ibu tidak bisa turun, bidan tidak bisa naik," ungkapnya.

Kendala lainnya yang kerap ditemui adalah masih banyaknya masyarakat yang sebenarnya mampu, tetapi masih menggunakan fasilitas Jaminan Persalinan (Jampersal) agar dapat melahirkan secara gratis. Padahal ini justru dapat membebani para bidan karena proses pencairan dana Jampersal cukup sulit dan lama.

"Jampersal hanya untuk orang yang benar-benar tidak mampu. Banyaknya orang yang sebenarnya mampu tetapi masih pakai jampersal menyulitkan bidan. Bahkan ada seorang bidan yang sudah menolong 67 orang, tapi dananya belum cair," kata Yetty.

Sejumlah kendala tersebut, lanjut Yetty, perlu diatasi demi mempermudah para bidan dalam melaksanakan tugasnya di daerah. Pemerintah melalui beberapa Kementerian terkait perlu berkoordinasi untuk memberikan fasilitas yang layak bagi para bidan. Selain itu, kesadaran warga yang mampu perlu ditingkatkan lagi agar mereka tidak lagi menggunakan fasilitas Jampersal dari pemerintah.

sumber:KOMPAS.com